Tata Kelola Program Vaksinasi Covid-19 Dalam Mengatasi Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19 Di DKI Jakarta dan Lampung Melalui Analisis Media Massa
DOI:
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910Keywords:
Tata Kelola, Vaksin, Kebijakan, Ketimpangan, DKI Jakarta dan LampungAbstract
Mensukseskan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia memiliki tujuan yang penting dalam memcapai herd immunity, suksesnya program vaksinasi Covid-19 dapat dilihat dari tata kelola pemerintah dalam mendistribusikan vaksin di setiap daerah agar terhindar ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 di DKI Jakarta dan Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola pemerintah dapat mengatasi ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 di setiap daerah. Demikian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif pada aplikasi Nvivo 12 Plus yang menggunakan fitur Crosstab Map, Project Map Analysis dan Discourse Analysis. terdapat 3 proses tahapan, pertama Ncapture website dan artikel. Tahap kedua terdiri dari menganalisis dengan Nvivo 12 Plus untuk menafsirkan teks pada konten yang memiliki arti, kata, dan konteks yang sama yang menghubungkan situs web dan artikel. Tahap ketiga dari analisis wacana adalah analisis dan makna dari konten website dan artikel yang relevan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlu adanya kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar tidak terjadinya ketimpangan distribusi vaksin antar daerah
References
Aeni, N. S. (2021, Juli 2). 7 Jenis Vaksin Covid-19 yang Ditetapkan oleh Menkes—Nasional Katadata.co.id. katadata.co.id. https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60decbce52146/7-jenis-vaksin-covid-19-yang-ditetapkan-oleh-menkes
Afriyanto, D. (2021, September). Mencermati Laju Vaksinasi di Lampung yang Tersendat—Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/riset/2021/09/30/mencermati-laju-vaksinasi-di-lampung-yang-tersendat/
Agustiawan, & Halim, A. (2018). Jurnal Akutansi dan Ekonomi. 8, 9.
Akbar, I. (2021). Vaksinasi Covid 19 Dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik. 4, 11.
Akbar, & Virdan, D. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. Research Gate, 4, 10.
Alia Putra, N. (2021, Januari). BPKP: Perlu menjaga akuntabilitas anggaran vaksin Covid-19. https://www.alinea.id/. https://www.alinea.id/bisnis/bpkp-perlu-menjaga-akuntabilitas-anggaran-vaksin-covid-19-b2cw690yQ
Andhika, L. R. (2017). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, Dan Open Government. 8, 16.
Ari Wibowo, E. (2021, Juli). 2 Alasan Distribusi Vaksin Covid-19 Belum Merata—Nasional Tempo.co. https://nasional.tempo.co/read/1487322/2-alasan-distribusi-vaksin-covid-19-belum-merata
Aristin, R., & Nur Azizah, R. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura. media.neliti.com, 8, 16.
Ariyanti Saptoyo, D. R. (2021, September). 10 daerah dengan angka kematian Covid-19 tertinggi di Indonesia. Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/19/140000465/10-daerah-dengan-angka-kematian-covid-19-tertinggi-di-indonesia?page=all
Azanella Ayu, L. (2021, Januari). 5 Perkembangan Terkini Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/03/091400265/5-perkembangan-terkini-vaksinasi-covid-19-di-indonesia?page=all
Bayquni, B., & Santoso, P. Y. (2021). Postkomodifikasi Portal Berita Di Kompas.Com Pada Pemberitaan Vaksin Covid-19. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 20(1). https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1325
Brandão, C. (2015). P. Bazeley and K. Jackson, Qualitative Data Analysis with NVivo (2nd ed.): (2013). London: Sage. Qualitative Research in Psychology, 12(4), 492–494. https://doi.org/10.1080/14780887.2014.992750
CNN Indonesia. (2021, Januari 1). Awal tahun 2021 kasus covid tambah 8.072 total 751.270. cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210101135742-20-588485/awal-tahun-2021-kasus-covid-tambah-8072-total-751270
COVID-19, W. R. P. (2021, Agustus). Percepatan Vaksinasi Didukung Jalur Distribusi “Rantai Dingin” Hingga Pelosok 34 Provinsi—Berita Terkini. covid19.go.id. https://covid19.go.id/p/berita/percepatan-vaksinasi-didukung-jalur-distribusi-rantai-dingin-hingga-pelosok-34-provinsi
covid19.go.id. (2021, Mei). Peta Sebaran Covid-19. Covid19.go.id. https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19
Dinas Kesehatan Pemprov DKI jakarta. (2021). Dashboard cakupan vaksinasi fasilitas kesehatan di kecamatan. corona.jakarta.go.id. https://corona.jakarta.go.id/id/cakupan-vaksinasi
Dwi Lestari, L., & Raveinal. (2020). Travel Vaccine. 5, 10.
Dzulfaroh, A. N. (2021, Juni). Daftar 10 daerah dengan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia. Kompas.com. www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/060600965/daftar-terbaru-10-daerah-dengan-kasus-covid-19-tertinggi-di-indonesia?page=all
Fajri, U. A., Sarofah, R., Fadli, Y., & Suryatman, A. G. (2020). Mass Media Analysis: Contribution of Millennials in the Success of the 2019 Election in Indonesia. 7(3), 15.
Gitiyarko, V. (2020, Juni 22). Upaya dan kebijakan pemerintah indonesia menangani pandemi covid-19. kompas.id. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19
Hatta Wibowo1, M. T., & Afriyani, A. (2021). Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Sumedang. journal.unpas.ac.id, 12, 14.
Herabudin. (2016). Studi kebijakan pemerintah dari filosofi ke implementasi. CV Pustaka Setia.
Herdiana, D. (2020). kapsitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19: Kajian kontruksi penilaian. Universitas Brawijaya, 23.
Humaniora. (2020, Oktober). Tata Kelola Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan. Mediaindonesia.com. https://mediaindonesia.com/humaniora/352841/tata-kelola-vaksinasi-covid-19-harus-transparan
Kamaluddin, S. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. 7.
Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). 19, 22.
Khoerunisa, N., & Fadilla Noorikhsan1, F. (2021). Perbandingan Tata Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 di Indonesia dan India. garuda, 2, 13.
Kiswondari. (2021, Agustus). Ketimpangan Vaksinasi di Daerah, Bamsoet: Pemerintah Perlu Ubah Pola Distribusi. idxchannel.com. https://www.idxchannel.com/economics/ketimpangan-vaksinasi-di-daerah-bamsoet-pemerintah-perlu-ubah-pola-distribusi
Mandasari, R. (2021, September). Transformasi-Digitalisasi Informasi, Kunci Optimalisasi Keterbukaan Informasi. Rri.Co.Id. https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1206008/transformasi-digitalisasi-informasi-kunci-optimalisasi-keterbukaan-informasi
mpr. (2021, Mei). Tata Kelola Vaksinasi Covid-19 Harus Cermat Cegah Terhambatnya Program Vaksinasi Nasional. mpr.go.id. https://www.mpr.go.id/berita/Tata-Kelola-Vaksinasi-Covid-19-Harus-Cermat-Cegah-Terhambatnya-Program-Vaksinasi-Nasional
Purnomo, C. I., & Suharto, G. (2021). Vaksinasi SARS-CoV-2 dalam Perspektif Hukum di Indonesia. 48, 6.
Rivelino, & Harimas Ginting, A. (2020). Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektive Penanganan Covid -19 DKI Jakarta. ejournal.ipdn.ac.id, 13, 15.
Riwanto, A. (2019). Konsep Dasar Hukum (No. SKOM4439; hlm. 33).
Sinta, T. (2021). Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. 5(2), 9.
Subarsono, A. (2015). Analisis kebijakan publik konsep, teori dan aplikasi. Pustaka Pelajar.
Surianta, A. (2021). Bekerja Sama Melawan Pandemi Meningkatkan Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Repository.cips, 41, 38.
Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah. ALFABETA, CV.
Vaksinasi, P. (2021). Vaksinasi COVID-19 Provinsi. vaksin.kemenkes.go.id. https://vaksin.kemkes.go.id/#/provinces
Vincentius, G. (2020, Desember 20). Kebijakan Pemerintah Menangani Covid-19 Sepanjang Semester II 2020. kompas.id. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020
WHO. (2020). Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia. Covid19.go.id, 26.
Winarno, B. (2012). Kebijakan publik (teori, proses dan studi kasus). CAPS.
Yahsyi, A. (2021). Kemenkes Ungkap Alasan Vaksinasi DKI dan Lampung Timpang. cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210813135617-20-679966/kemenkes-ungkap-alasan-vaksinasi-dki-dan-lampung-timpang
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
The copyright of this article is transferred to Buletin Poltanesa and Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, when the article is accepted for publication. the authors transfer all and all rights into and to paper including but not limited to all copyrights in the Buletin Poltanesa. The author represents and warrants that the original is the original and that he/she is the author of this paper unless the material is clearly identified as the original source, with notification of the permission of the copyright owner if necessary.
A Copyright permission is obtained for material published elsewhere and who require permission for this reproduction. Furthermore, I / We hereby transfer the unlimited publication rights of the above paper to Poltanesa. Copyright transfer includes exclusive rights to reproduce and distribute articles, including reprints, translations, photographic reproductions, microforms, electronic forms (offline, online), or other similar reproductions.
The author's mark is appropriate for and accepts responsibility for releasing this material on behalf of any and all coauthor. This Agreement shall be signed by at least one author who has obtained the consent of the co-author (s) if applicable. After the submission of this agreement is signed by the author concerned, the amendment of the author or in the order of the author listed shall not be accepted.
